FokusPemilu

Ketegangan sudah mulai terasa jelang pilpres dan pilkada 2024 mendatang. Meskipun belum secara resmi diberitakan nama-nama terkait yang akan bersaing di tingkat pilpres maupun pilkada, namun sejumlah prediksi sudah begitu kental menyelimuti barisan-barisan tokoh yang terlibat.

Perhelatan pilpres dan pilkada yang akan berlangsung dalam tahun yang sama di tahun 2024 mendatang, tentu menghadirkan strategi-strategi baru dan pandangan politik yang dapat berubah haluan dalam kurun waktu jeda tersebut.

Pada pilpres yang akan digelar pada tanggal 17 Februari 2024, sejumlah partai politik sudah menggadang-gadang nama besar usungannya masing-masing. Sejumlah koalisipun sudah terjalin dimana para ketua partai mulai melirik dan meminang calon kader dari masing-masing partai.

Sebut saja Nasdem yang sudah mulai berjabat tangan dengan PKS dan Demokrat yang akan mengusung Anies Baswedan sebagai capres RI 2024. Meskipun belum diikrarkan siapa capres dan cawapres dari koalisi ini, tidak tertutup kemungkinan Agus Harimukti Yudhoyono atau AHY lah yang akan dinobatkan sebagai nama terpilih, entah sebagai capres ataupun cawapres.

Sementara dari PKS sendiri sejauh ini belum memberikan sebuah nama untuk klarifikasi. Melihat kedekatan antara Surya Paloh, AHY dan wakil PKS nampaknya sebuah kesepakatan sudah berjalan dan tinggal menunggu waktu kapan akan dideklarasikannya kata koalisi secara resmi.

Menurut utusan dari tim Anies, bahwa Demokrat sudah memberikan pernyataan dukungannya untuk Anies sebagai capres 2024. Dengan demikian koalisi sudah mulai berjalan 20%, tinggal menunggu rilis dari partai PKS.

Ketiga partai ini siap berkompetisi di ajang pilpres dan menamakan hubungan mereka dengan koalisi perubahan.

Di pihak lain dari partai Gerindra, muncul desas-desus yang justru menginginkan Anies untuk tidak mencalonkan diri sebagai capres, mengingat adanya surat perjanjian antara Anies, Prabowo, dan Sandiaga Uno jelang pilpres 2019 silam. Dimana saat itu mereka membuat penyataan perjanjian bahwa Anies tidak akan mencalonkan diri sebagai capres. Hal ini menyudutkan Anies sebagai pejabat yang tidak tepati janji.

Seperti halnya dikatakan oleh Sandiaga Uno yang bahwa perjanjian itu ditulis tangan oleh Fadli Zon dan dilengkapi materei serta ditandatangai oleh Anies, Prabowo, dan dirinya sendiri.

Namun juru bicara Anies, Surya Tjandra menampik jika Anies disebut tidak menepati janji untuk tidak mencalonkan diri, karena menurutnya Anies sudah menepati janji untuk tidak mencalonkan diri pada pilpres 2019, namun untuk pilpres 2024 ini konteksnya sudah berbeda.

Surya mengatakan bahwa jika sekarang Anies didukung sejumlah partai politik untuk capres, maka itu merupakan amanah baru, dan diapun yakin Prabowo akan dengan lapang dada menerimanya.

Sementara partai PDIP sendiri masih belum membocorkan nama-nama capresnya. Megawati sendiri masih tutup mulut dalam hal ini. Dengan hingar-bingarnya nama-nama yang bermunculan jelang capres, PDIP memilih menyibukkan diri untuk menyeleksi kader-kadernya sendiri.

Seperti yang sudah banyak diprediksikan bahwa PDIP kemungkinan akan menjadi partai pemenang dalam pilpres kali ini berdasarkan sejumlah lembaga survey. Selain PDIP juga yang memang merupakan satu-satunya parpol yang tidak perlu berkoalisi dalam mengusung capresnya karena posisinya yang sudah menempati 20% kepemilikan kursi DPR atau 25% suara nasional dari hasil pemilu sebelumnya.

Namun kabarnya PDIP sudah mengerucutkan sejumlah lima nama besar yang akan diseleksi kembali secara ketat di bulan Maret 2023. Hingga kemungkinan akan dideklarasikannya nama capres dan cawapres di bulan Juni mendatang.

Menurut Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, bahwa PDIP hanya akan mengutamakan capres berdasarkan kualitas dan kapabilitas sosok tersebut, terlepas dari popularitasnya semata.

Anies sendiripun yang sudah dideklarasikan oleh partai Nasdem hingga saat ini statusnya masih sebagai bakal calon presiden dan belum berubah. Partai pendukung lain seperti Demokrat dan PKS sepertinya masih akan terus menyatukan persepsi untuk meyakinkan diri bahwa Anieslah sebagai satu-satunya capres yang akan mereka usung.

Namun, sebelum ada kepastian ini, apalagi melihat ketidakkonsistensian antara Nasdem, Demokrat, dan PKS sendiri, sejumlah pengamat media sosial justru mengkhawatirkan kedudukan Anies yang akan lemah saat pilpres nanti.

Eko Kuntadhi, seorang pengamat sosial mengatakan bahwa jika Anies gagal dalam pilpres, maka masih terbuka peluang untuk mencalonkan diri dalam pilkada Jakarta embali sebagai gubernur DKI.

Menurutnya di internal Demokrat sendiri, tentu saja AHY merupakan harga mati bagi partai tersebut untuk tampil sebagai presiden. Kita lihat saja nanti siapa yang akan diorbitkan sebagai capres diantara ketiga partai yang tengah menjajaki koalisi perubahan tersebut.

Sementara di pilkada 2024 juga terjadi banyak hiruk-pikuk menyoal nama-nama yang akan berkompetisi memperebutkan posisi tertinggi di provinsi DKI Jakarta tersebut.

Sederet nama-nama seperti Gibran Rakabuming Raka, Tri Rismaharini, Abdullah Azwar Anas, dan Hendrar Prihadi adalah nama-nama yang siap diajukan PDIP sebagai Jakarta 1 di pilkada Jakarta yang akan digelar pada 27 November 2024.

Kabar yang berhembus bahwa nama Gibran adalah nama yang disodorkan oleh presiden Jokowi sendiri sebagai calon gubernur DKI pada saat perhelatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-50 PDI-P di Jakarta International Expo atau JIExpo di Kemayoran, Jakarta, pada Selasa (10/1/2023).

Namun saat dikonfirmasi, Gibran mengatakan tidak ada pembicaraan kearah itu saat ulang tahun PDIP. Gibran hanya mengatakan jika memang benar dirinya dicalonkan sebagai gubernur Jakarta, maka dia hanya akan menunggu keputusan Megawati.

Sementara Anies Baswedan, jika belum berhasil dalam pilpres 2024, kabarnya masih terbuka lebar kesempatan menjadi Gubernur Jakarta. Kondisi ini juga diperkuat dengan Survei Cagub DKI itu digelar pada 9-16 Oktober 2022 silam yang mana terpilih 24 nama calon kuat sebagai gubernur DKI.

Berdasarkan hasil terhitung, Ridwan Kamil berada di urutan teratas dengan 69,7%, disusul Sandiaga Uno 67,7%, Anies Baswedan 66,2%, dan Agus Harimurti Yudhoyono 55%. Untuk nama-nama lain mendapatkan dukungan di bawah 50 persen.