FokusPemilu

Dalam dinamika politik pasca Pilpres 2024, fokus pun bergeser pada susunan kabinet yang direncanakan oleh Pasangan Prabowo-Gibran sebagai pemenang. Dengan rencana penambahan hingga 41 kursi menteri dan pejabat setingkat menteri, kabinet menjadi sorotan utama dalam pembentukan kekuatan eksekutif yang mendukung dan melayani presiden.

Wakil Presiden terpilih Gibran telah memberikan respons atas kabar tersebut. Dia mengungkapkan bahwa komposisi kabinet masih dalam tahap pembahasan dengan berbagai pihak terkait. Gibran pun tidak menutup kemungkinan untuk penambahan jumlah kursi menteri di kabinet Prabowo-Gibran.

Dalam pernyataannya, Gibran juga mengakui bahwa salah satu kementerian yang tengah dibahas adalah kementerian khusus yang bertugas mengurus program makan siang gratis.

“Karena melibatkan anggaran yang besar, distribusinya juga tidak mudah, logistiknya tidak mudah, monitoringnya juga tidak mudah. Ini makanya harus, ya kita ingin program ini benar-benar bisa berjalan,” ujar Gibran dikutip dari Kompas TV, Selasa (7/5/2024).

Program ini menjadi salah satu fokus utama dari pasangan calon nomor urut 02, Prabowo-Gibran, selama masa kampanye Pilpres 2024. Gibran menekankan bahwa program tersebut bukanlah hal yang sederhana, sehingga memerlukan lembaga khusus untuk menjalankannya.

Revolusi kabinet dari Kabinet 1945 hingga saat ini menunjukkan perubahan signifikan dalam dinamika kekuasaan dan struktur pemerintahan. Fungsi kabinet dalam mendukung presiden dalam menjalankan roda pemerintahan menjadi kunci utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan dan program pemerintah. Namun, dengan rencana peningkatan jumlah menteri menjadi 41, tantangan menyusun kabinet yang efisien dan efektif menjadi semakin kompleks.

Relevansi dari peningkatan jumlah kursi menteri perlu diperjelas dalam konteks tugas dan kewenangan masing-masing jabatan. Memastikan distribusi tanggung jawab yang jelas, kompetensi yang sesuai, dan koordinasi yang efektif antar departemen dan lembaga menjadi penentu utama keberhasilan kabinet. Selain itu, aspek akuntabilitas, transparansi, dan integritas dalam proses pemilihan menteri juga menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap kabinet yang akan dibentuk.

Dengan pendekatan untuk memperluas kabinet, pentingnya strategi yang terpadu dalam memperkuat kepemimpinan, memfasilitasi dialog dan inklusi berbagai pemangku kepentingan, serta menegakkan prinsip meritokrasi dan profesionalisme dalam seleksi menteri menjadi kunci utama dalam mengoptimalkan kinerja kabinet. Dengan demikian, kabinet yang dibentuk dapat menjadi penunjang utama bagi implementasi program pemerintah secara efektif dan efisien.