Rakernas V PDIP di Jakarta, Presiden Jokowi Tak Diundang

Rakernas V PDIP di Jakarta, Presiden Jokowi Tak Diundang

May 22, 2024 11:00:00 am, Produced By: Budi Wahyu

Rakernas PDIP PDIP Presiden Jokowi

Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang akan diadakan di Ancol, Jakarta Utara, pada 24-26 Mei 2024, telah menimbulkan kontroversi dengan keputusan tak mengundang Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin ke acara tersebut.

“Yang diundang adalah mereka yang punya spirit menegakkan prinsip hukum demokrasi yang berkedaulatan rakyat,” kata Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Rabu (22/5/2024). Menurutnya, Presiden Jokowi sudah tidak lagi senapas dengan ideologi PDIP.

Hasto mengatakan PDIP memiliki pijakan sejarah yang sangat kuat. Mereka berkaca dari semangat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang dulu berupaya melawan rezim otoriter.

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menyebut, Jokowi tidak diundang karena melihat padatnya jadwal presiden.

“Yang jelas, presiden dan wakil presiden tidak diundang. Kenapa? Karena mereka sudah sangat sibuk dan menyibukkan diri,” kata Djarot di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Kamis (16/5/2024).

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana merespons PDIP yang tidak mengundang Jokowi dalam Rakernasnya. Ari bilang, Jokowi menghargai keputusan PDIP.

“Diundang atau tidak, Presiden selalu menghormati dan ucapkan terima kasih,” kata Ari kepada wartawan, Jumat (17/5/2024).

Ketidakundangan tersebut menggambarkan dinamika internal PDIP dan hubungan politik antara partai dan pihak eksternal, serta mencerminkan pergeseran pemikiran dan strategi pasca Pemilu 2024. Meskipun Jokowi-Maruf dianggap dekat dengan PDIP, keputusan tersebut menyoroti fokus partai pada agenda internal dan perjuangan politik yang baru, serta perlunya konsolidasi internal yang kuat dalam menghadapi dinamika politik yang terus berubah.

Keputusan PDIP ini juga menimbulkan pertanyaan tentang interpretasi politik di balik tindakan, kemungkinan pergeseran aliansi politik, serta strategi konsolidasi kekuatan partai dalam menghadapi perubahan politik yang cepat. Pemahaman yang lebih dalam terhadap dinamika politik internal partai, konsekuensi dari keputusan ini, serta implikasi jangka panjangnya bagi lanskap politik nasional, menjadi aspek vital dalam menganalisis perjuangan partai-partai dan situasi politik pasca Pemilu 2024.