FokusPemilu

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya mengungkap berdasarkan hasil laporan Tim Desk Pilkada Kemendagri, per November 2024 terdapat 296 aduan yang masuk berkenaan dengan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pilkada Serentak 2024.

Aduan yang dilaporkan juga berupa masalah keamanan, logistik, konflik antar pendukung, hingga dinamika debat dan kampanye paslon. Aduan terbanyak datang dari wilayah Yogyakarta dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Semua aduan tersebut akan ditindaklanjuti dan dikoordinasikan kepada Bawaslu. Jika aduan yang berproses di Bawaslu telah diputus, maka Kemendagri akan menindaklanjuti ke Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) maupun pemimpin pemerintah daerah baik Pj Bupati, Pj Walikota maupun Pj Gubernur.

“Setiap proses yang dilakukan oleh Bawaslu, apabila sudah ada hasilnya tentu kami akan tindaklanjuti sesuai dengan pejabat pembina kepegawaian atau PPK,” kata Bima Arya di Kompleks Parlemen DPR/MPR Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2024).

Namun, Bima Arya tak memungkiri pada masa kontestasi politik seperti Pilkada Serentak, setiap laporan harus disikapi secara hati-hati. Sebab bukan tidak mungkin laporan itu bersifat politis alih-alih objektif.

“Harus hati-hati karena tidak semua aduan itu sifatnya objektif. Ada juga aduan yang sifatnya politis, yang harus kita cermati menjelang pencoblosan,” ungkapnya.